Apa Itu SDGs? Pengertian dan Implementasi 17 SDGs Goals di Indonesia

Gadgetour - Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang mendesak seiring meningkatnya kesadaran akan dampak eksploitasi sumber daya alam dan ketimpangan sosial. Konsep ini bertujuan memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Di Indonesia, isu seperti deforestasi, kemiskinan, dan kesenjangan akses pendidikan menjadi tantangan serius. Isu ini semakin relevan menyusul data Bappenas 2023: 26,8 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, sementara laju deforestasi mencapai 104.000 hektar/tahun. Tanpa pendekatan holistik, masalah ini berpotensi menghambat kemajuan bangsa. Di sinilah SDGs (Sustainable Development Goals) berperan sebagai kerangka kerja universal untuk mengatasi kompleksitas pembangunan melalui 17 SDGs Goals (17 tujuan terukur), yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

SDGs diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs). Berbeda dengan pendahulunya, tujuan SDGs lebih inklusif, melibatkan seluruh negara—baik maju maupun berkembang—dalam upaya kolektif menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Implementasi SDGs di Indonesia memerlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sebagai negara dengan kekayaan alam melimpah dan populasi besar, Indonesia memiliki potensi besar menjadi contoh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti tata kelola yang lemah dan anggaran terbatas perlu diatasi.

Gadgetour akan mengulas definisi, sejarah, dan 17 tujuan SDGs, serta bagaimana Indonesia berupaya mencapainya. Artikel ini juga membahas peran berbagai pihak, hambatan yang dihadapi, dan langkah strategis ke depan.

Apa Itu SDGs?

SDGs (Sustainable Development Goals) adalah agenda global 2030 yang dirancang PBB untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan kesejahteraan bagi semua. Terdiri dari 17 SDGs, kerangka ini menjadi panduan bagi 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, dalam merancang kebijakan pembangunan.

Agenda ini lahir dari kegagalan sebagian negara mencapai MDGs (Millennium Development Goals) pada 2015. SDGs goals dirancang lebih komprehensif, mencakup isu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Contohnya, selain mengurangi kemiskinan (Goal 1), tujuan SDGs juga menekankan energi bersih (Goal 7) dan kerja sama global (Goal 17).

Indonesia mulai mengadopsi SDGs melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Pemerintah menyelaraskan pembangunan berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, setiap target SDGs Indonesia diintegrasikan ke dalam program prioritas nasional.

Apa Itu Pembangunan Berkelanjutan serta Tujuannya

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Istilah ini pertama kali dipopulerkan dalam laporan Brundtland (1987) oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan.

Latar belakang munculnya konsep ini adalah kekhawatiran akan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Revolusi industri dan konsumsi berlebihan memicu kerusakan lingkungan, seperti perubahan iklim dan kepunahan spesies. Pembangunan berkelanjutan bertujuan memutus mata rantai ini melalui praktik ramah lingkungan.

Tujuan utama pembangunan berkelanjutan meliputi tiga pilar: ekonomi inklusif, keberlanjutan ekologis, dan kesetaraan sosial. Misalnya, pengembangan energi terbarukan mendukung pilar lingkungan, sementara pemberdayaan UMUM merangkul pilar ekonomi dan sosial.

Di Indonesia, konsep ini diwujudkan melalui program seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan akses kesehatan. SDGs Indonesia menjadi alat ukur untuk memastikan setiap kebijakan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sejarah mencatat, Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam mengurangi deforestasi dan angka stunting. Namun, tantangan seperti polusi plastik dan ketimpangan pendapatan masih perlu diatasi.

Pentingnya pembangunan berkelanjutan terletak pada kemampuannya mencegah krisis multidimensi. Tanpa pendekatan ini, generasi mendatang berisiko menghadapi kelangkaan air, pangan, dan konflik sosial.

Pengertian SDGs

SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals, atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Bahasa Indonesia. Agenda ini resmi berlaku pada 1 Januari 2016, menggantikan MDGs yang berakhir di 2015.

Latar belakang lahirnya SDGs adalah evaluasi terhadap MDGs, yang dianggap kurang menyentuh isu perubahan iklim dan kesenjangan ekonomi. 17 SDGs dirancang untuk lebih holistik, dengan 169 target yang terukur.

Maksud utama SDGs adalah menciptakan dunia tanpa kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan pada 2030. Setiap tujuan saling terkait—misalnya, pendidikan berkualitas (Goal 4) berkontribusi pada pengentasan kemiskinan (Goal 1).

Di Indonesia, SDGs goals diadopsi melalui empat pilar: pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Pemerintah juga membentuk Sekretariat Nasional SDGs untuk memastikan koordinasi antar-pemangku kepentingan.

Perbedaan utama SDGs dengan MDGs adalah partisipasi aktif negara maju. Sebelumnya, MDGs hanya fokus pada negara berkembang. Dengan SDGs, semua negara wajib berkontribusi sesuai kapasitasnya.

Implementasi SDGs di Indonesia juga melibatkan pemerintah daerah. Melalui Perpres No. 59/2017, setiap provinsi diwajibkan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs.

Penting untuk dicatat bahwa SDGs Indonesia berkomitmen untuk menyelaraskan 17 SDGs goals dengan kebutuhan spesifik negara, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

17 Tujuan SDGs

17 SDGs mencakup spektrum luas isu pembangunan, dari kesehatan hingga infrastruktur. Agenda ini disusun oleh PBB melalui proses konsultasi dengan pemerintah, LSM, dan akademisi dari seluruh dunia.

Setiap tujuan dalam 17 SDGs memiliki target-target yang harus dicapai untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat bertahan dalam jangka panjang. SDGs dibangun berdasarkan pada prinsip "tidak ada yang tertinggal", memastikan bahwa negara-negara dapat bekerja sama untuk mengurangi ketidaksetaraan global.

17 SDGs Golas yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan
2. Tanpa Kelaparan
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. Pendidikan Berkualitas
5. Kesetaraan Gender
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak
7. Energi Bersih dan Terjangkau
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
10. Berkurangnya Kesenjangan
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
13. Penanganan Perubahan Iklim
14. Ekosistem Lautan
15. Ekosistem Daratan
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Setiap tujuan memiliki target spesifik yang harus dicapai pada 2030. Misalnya, tujuan SDGs pertama adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk, sementara tujuan ke-13 fokus pada penanganan perubahan iklim.

1. Tanpa Kemiskinan

Tujuan SDGs pertama bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem, yang didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari $1,90 per hari. Target ini mencakup upaya untuk menurunkan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan memberikan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, serta layanan dasar bagi semua orang.

SDGs Indonesia telah mencanangkan berbagai program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti program pengentasan kemiskinan dan penyediaan bantuan sosial. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil mengurangi angka kemiskinan dari 10,96% (2015) menjadi 9,54% (2023).

Target 2025 adalah menurunkan angka kemiskinan di bawah 7%. Pemerintah meningkatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan tunai bersyarat. Namun, pandemi COVID-19 sempat meningkatkan kemiskinan menjadi 10,19% pada 2020.

Upaya lain termasuk pengembangan UMKM dan perluasan program padat karya. SDGs Indonesia juga memprioritaskan pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan.

2. Tanpa Kelaparan

SDGs goals kedua bertujuan untuk menghapus kelaparan di dunia dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap makanan yang bergizi, sehat, dan cukup. Pencapaian ini juga mencakup upaya untuk mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan petani kecil, serta memperbaiki akses terhadap teknologi pertanian modern. Indonesia menghadapi tantangan seperti stunting (24,4% pada 2021) dan ketergantungan impor gandum.

Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti Program Penyuluhan Pertanian, serta pengembangan agroforestry yang berbasis pada sistem pertanian ramah lingkungan, untuk mencapai tujuan ini. Program diversifikasi konsumsi pangan juga digalakkan untuk meningkatkan gizi masyarakat. Pemerintah juga menargetkan swasembada beras, jagung, dan bawang. Program diversifikasi pangan lokal seperti sagu dan sorgum juga digalakkan.

Pada 2025, diharapkan prevalensi stunting turun di bawah 14%. SDGs Indonesia memadukan intervensi gizi, sanitasi, dan edukasi pola makan seimbang.

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan SDGs ketiga berfokus pada kesehatan universal, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan angka kematian akibat penyakit tidak menular. Di Indonesia, target utama mencakup penurunan angka kematian ibu (AKI) dari 177 per 100.000 kelahiran (2019) menjadi di bawah 70 per 100.000 pada 2025. Program seperti Kartu Indonesia Sehat dan perluasan layanan puskesmas di daerah terpencil menjadi strategi kunci.

Pemerintah juga meningkatkan cakupan imunisasi dasar untuk menekan penyakit seperti difteri dan campak. SDGs Indonesia dalam sektor kesehatan diintegrasikan dengan upaya penanganan stunting dan pencegahan pandemi. Pada 2023, cakupan imunisasi dasar lengkap mencapai 92%, mendekati target 95% pada 2025.

Tantangan seperti kurangnya tenaga medis di daerah dan kesadaran masyarakat tentang sanitasi masih menghambat. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menggandeng organisasi non-pemerintah dalam kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).

Pembangunan berkelanjutan di sektor kesehatan juga melibatkan investasi teknologi, seperti telemedicine, untuk menjangkau masyarakat pedalaman. Dengan inovasi ini, target SDGs goals ketiga diharapkan tercapai lebih efektif.

4. Pendidikan Berkualitas

Tujuan SDGs keempat menekankan pendidikan inklusif dan merata. Indonesia menargetkan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) SMA dari 85% (2022) menjadi 90% pada 2025. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan pembangunan sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menjadi prioritas.

Pemerintah juga fokus pada peningkatan kompetensi guru melalui Program Guru Penggerak. Pada 2023, sebanyak 50.000 guru telah dilatih, dengan target 100.000 guru pada 2025. SDGs Indonesia dalam pendidikan juga mendorong kurikulum berbasis keterampilan abad 21, seperti literasi digital dan kewirausahaan.

Kendala utama adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi ini, Kemdikbudristek meluncurkan platform Merdeka Mengajar yang menyediakan materi pembelajaran digital gratis.

Kolaborasi dengan swasta, seperti program PT Astra International dalam membangun sekolah vokasi, memperkuat capaian tujuan SDGs ini. Dengan pendekatan multisektor, Indonesia optimis mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan literasi dasar.

5. Kesetaraan Gender

Tujuan SDGs kelima bertujuan menghapus diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Indonesia mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 90,8 (2019) menjadi 92,2 pada 2023. Target 2025 adalah mencapai IPG 94 melalui peningkatan partisipasi perempuan di sektor politik dan ekonomi.

Program seperti Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dan kuota 30% kursi legislatif untuk perempuan mendorong representasi politik. Di sektor korporasi, regulasi ESG (Environmental, Social, Governance) mendorong perusahaan meningkatkan proporsi perempuan di posisi kepemimpinan.

Namun, budaya patriarki dan perkawinan anak masih menjadi tantangan. Berdasarkan data BPS (2023), 10,3% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. SDGs Indonesia mengatasi ini melalui revisi UU Perkawinan dan kampanye Stop Child Marriage.

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui UMKM perempuan juga digencarkan. Dengan dukungan penuh, target pembangunan berkelanjutan di bidang kesetaraan gender diharapkan tercapai lebih cepat.

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan SDGs keenam menjamin akses air minum aman dan sanitasi dasar bagi semua. Indonesia menargetkan 100% akses air bersih pada 2030, dengan capaian sementara 89,2% pada 2023. Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) menjadi tulang punggung strategi ini.

Pemerintah juga memperluas infrastruktur pengolahan limbah, terutama di daerah perkotaan. Di Jakarta, proyek Sponge City bertujuan mengurangi banjir sekaligus menyimpan air hujan. SDGs Indonesia di sektor ini juga fokus pada restorasi sungai tercemar, seperti Citarum.

Tantangan utama adalah polusi air akibat limbah industri dan sampah domestik. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup memberlakukan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar baku mutu limbah.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai, seperti gerakan Bebaskan Sampah Plastik, turut mendukung tujuan SDGs ini. Dengan kolaborasi ini, Indonesia berpeluang menjadi contoh pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan SDGs ketujuh menekankan transisi ke energi terbarukan. Indonesia menargetkan 23% bauran energi terbarukan pada 2025, naik dari 13,5% di 2022. Proyek seperti PLTB Sidrap (Sulawesi Selatan) dan PLTS Cirata (Jawa Barat) menjadi bukti komitmen ini.

Pemerintah juga mengganti subsidi LPG dengan energi biogas dari limbah pertanian. Program Konversi Minyak Tanah ke Gas telah menjangkau 7,2 juta rumah tangga miskin. SDGs Indonesia di sektor energi juga mendorong efisiensi melalui penerapan SMART Grid.

Kendala utama adalah ketergantungan pada batubara dan keterbatasan investasi. Untuk mengatasi ini, Indonesia menerbitkan Perpres No. 112/2022 tentang percepatan energi terbarukan, termasuk insentif fiskal bagi investor.

Dukungan swasta, seperti proyek Green Hydrogen oleh PT Pertamina, mempercepat transisi energi. Dengan langkah ini, target pembangunan berkelanjutan di sektor energi semakin realistis.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan SDGs kedelapan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan penciptaan lapangan kerja. Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5-6% per tahun hingga 2025, dengan pengurangan pengangguran terbuka di bawah 4%. Program Kartu Prakerja menjadi andalan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Pemerintah juga mendorong industrialisasi melalui Making Indonesia 4.0, yang fokus pada sektor manufaktur berbasis teknologi. SDGs Indonesia di bidang ekonomi juga mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok global melalui platform digital seperti e-commerce.

Tantangan seperti automasi dan ketimpangan upah antar-sektor masih menghambat. Untuk itu, Kemnaker merevisi upah minimum berbasis produktivitas dan keterampilan.

Peran swasta dalam menyediakan pelatihan vokasi, seperti program Google Skillshop, memperkuat daya saing SDM. Dengan sinergi ini, tujuan SDGs kedelapan diharapkan tercapai tepat waktu.

9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Tujuan SDGs kesembilan fokus pada pengembangan infrastruktur berkelanjutan dan inovasi teknologi. Indonesia menargetkan peningkatan investasi infrastruktur menjadi Rp1,4 kuadriliun pada 2025. Proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Tol Trans-Jawa menjadi prioritas.

Pemerintah juga meningkatkan akses internet melalui Palapa Ring, yang menjangkau 514 kabupaten/kota. SDGs Indonesia di sektor ini diukur melalui Indeks Inovasi Global, di mana Indonesia naik dari peringkat 85 (2020) ke 72 (2023).

Kendala seperti biaya logistik tinggi dan regulasi yang rumit diatasi melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Reformasi ini memangkas izin usaha dari 14 hari menjadi 3 jam secara online.

Kolaborasi dengan startup seperti Gojek dan Tokopedia dalam pengembangan logistik cerdas mempercepat pencapaian tujuan SDGs ini. Dengan demikian, Indonesia siap menjadi hub inovasi di Asia Tenggara.

10. Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan SDGs kesepuluh bertujuan mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesempatan. Indeks Gini Indonesia turun dari 0,384 (2020) menjadi 0,376 (2023), dengan target di bawah 0,36 pada 2025. Program seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan perluasan akses kredit UMUM menjadi solusi utama.

Pemerintah juga memperkuat desentralisasi fiskal melalui Dana Desa, yang mengalokasikan Rp70 triliun per tahun untuk pembangunan pedesaan. SDGs Indonesia di sektor ini juga mendorong afirmasi bagi penyandang disabilitas melalui UU No. 8/2016.

Tantangan seperti konsentrasi ekonomi di Jawa dan urbanisasi masif diatasi dengan program Transmigrasi Modern dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di luar Jawa.

Peran filantropi dan CSR perusahaan, seperti Program Peduli oleh The Asia Foundation, membantu memangkas kesenjangan. Dengan strategi ini, pembangunan berkelanjutan yang inklusif semakin terwujud.

11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Tujuan SDGs kesebelas menekankan pembangunan kota inklusif, aman, dan ramah lingkungan. Indonesia menargetkan 30% ruang terbuka hijau di perkotaan pada 2025, naik dari 21% di 2023. Proyek Kota Cerdas (Smart City) seperti Jakarta dan Bandung menjadi contoh integrasi teknologi dalam tata kelola kota.

Pemerintah juga membenahi permukiman kumuh melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), yang telah merenovasi 1,2 juta rumah pada 2023. SDGs Indonesia di sektor ini juga mendorong transportasi umum massal, seperti MRT Jakarta dan LRT Palembang.

Polusi udara dan sampah perkotaan masih menjadi masalah serius. Untuk itu, diterapkan uji emisi wajib dan program Bank Sampah yang melibatkan 12.000 komunitas.

Dukungan swasta dalam membangun hunian vertikal (rusunawa) dan energi terbarukan perkotaan mempercepat tercapainya tujuan SDGs ini.

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan SDGs kedua belas mendorong pola konsumsi berkelanjutan dan pengelolaan limbah. Indonesia menargetkan pengurangan sampah plastik laut hingga 70% pada 2025. Program Gerakan Indonesia Bersih dan pelaratan kantong plastik sekali pakai di 23 kota menjadi langkah progresif.

Pemerintah juga menerapkan Ekonomi Sirkular melalui Peraturan Menteri LHK No. 75/2019, yang mewajibkan produsen mengelola sampah kemasan. SDGs Indonesia di sektor ini diukur melalui Indeks Perilaku Konsumsi Berkelanjutan, yang mencapai 73,5 poin (2023).

Industri FMCG seperti Unilever dan Wings aktif mengembangkan kemasan daur ulang. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat akan eco-label masih menjadi tantangan.

Edukasi melalui kampanye Bijak Berplastik dan insentif bagi pengusaha daur ulang diharapkan mempercepat pencapaian tujuan SDGs ini.

13. Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan SDGs ketiga belas fokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia berkomitmen mengurangi emisi GRK 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030. Program FOLU Net Sink 2030 (Forestry and Other Land Use) menjadi strategi utama penyerapan karbon.

Pemerintah juga memperkuat sistem peringatan dini bencana, seperti InaRISK, untuk mengurangi korban jiwa akibat cuaca ekstrem. SDGs Indonesia di sektor ini diimplementasikan melalui rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar pada 2024.

Tantangan seperti deforestasi ilegal dan kebakaran hutan diatasi dengan satgas khusus dan teknologi drones pemantau.

Kolaborasi dengan negara G20 dalam Climate Fund dan perdagangan karbon memperkuat upaya mencapai pembangunan berkelanjutan rendah emisi.

14. Ekosistem Laut

Tujuan SDGs keempat belas menjamin kesehatan laut dan pemanfaatan sumber daya kelautan berkelanjutan. Indonesia menargetkan 30 juta hektar kawasan konservasi laut (KKL) pada 2030, dengan capaian 23,3 juta hektar di 2023. Program Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP) menjadi andalan.

Pemerintah memberantas IUU Fishing (illegal fishing) melalui patroli satelit dan pemberdayaan nelayan lokal. SDGs Indonesia di sektor kelautan juga mendorong ekonomi biru, seperti budidaya rumput laut dan ekowisata bahari.

Polusi mikroplastik dan kerusakan terumbu karang masih mengancam. Kampanye Sea Soldier dan Bulan Cinta Laut melibatkan masyarakat dalam pembersihan pantai.

Dukungan riset kelautan oleh LIPI dan perguruan tinggi memperkuat kebijakan berbasis data. Dengan ini, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin pembangunan berkelanjutan di sektor maritim.

15. Ekosistem Daratan

Tujuan SDGs kelima belas melindungi keanekaragaman hayati dan menghentikan deforestasi. Indonesia berhasil mengurangi laju deforestasi dari 1,09 juta hektar/tahun (2015) menjadi 0,11 juta hektar (2023). Program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan moratorium izin hutan primer menjadi kunci keberhasilan.

Pemerintah juga merehabilitasi 2,4 juta hektar lahan kritis melalui Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS). SDGs Indonesia di sektor ini diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang mencapai 68,5 poin (2023).

Perambahan hutan untuk perkebunan ilegal masih terjadi. Untuk itu, KLHK menggunakan teknologi GIS (Geographic Information System) untuk memantau penggunaan lahan.

Kemitraan dengan perusahaan sawit berkelanjutan (ISPO) dan masyarakat adat memperkuat perlindungan ekosistem darat. Langkah ini sejalan dengan tujuan SDGs kelima belas.

16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat

Tujuan SDGs keenam belas memperkuat tata kelola inklusif dan penegakan hukum. Indonesia meningkatkan Indeks Demokrasi dari 72,3 (2020) menjadi 75,1 (2023), dengan target 80 pada 2025. Reformasi birokrasi melalui e-government dan sistem pengadaan barang elektronik (e-procurement) mengurangi praktik korupsi.

Pemerintah juga meningkatkan akses keadilan melalui Pos Bantuan Hukum di 514 kabupaten. SDGs Indonesia di sektor hukum diwujudkan dengan revisi KUHP dan UU KPK untuk memperkuat integritas.

Konflik agraria dan radikalisme masih menjadi ancaman. Program Desa Damai dan deradikalisasi berbasis komunitas digencarkan untuk menciptakan harmoni sosial.

Peran media dalam kampanye antihoaks dan pengawasan kebijakan publik turut mendukung pembangunan berkelanjutan yang transparan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Tujuan SDGs ketujuh belas menekankan kerja sama global dan pendanaan inovatif. Indonesia meningkatkan alokasi APBN untuk SDGs dari 4,2% (2020) menjadi 6,8% (2023). Skema blended finance seperti SDGs Indonesia One menarik investasi swasta untuk proyek infrastruktur hijau.

Pemerintah aktif dalam forum internasional seperti G20 dan ASEAN untuk memperkuat kemitraan teknologi dan pembiayaan. SDGs goals ini juga diwujudkan melalui transfer pengetahuan, seperti program beasiswa LPDP untuk negara berkembang.

Implementasi SDGs di Indonesia

Implementasi SDGs Indonesia diatur melalui Perpres No. 59/2017, dengan koordinasi oleh Bappenas. Setiap kementerian dan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Aksi (RAN/RAD) SDGs yang terintegrasi dengan RPJMN.

Pemantauan dilakukan melalui platform SDGs Nasional Dashboard, yang mengumpulkan data dari 514 kabupaten/kota. Teknologi big data dan kolaborasi dengan universitas membantu mengidentifikasi daerah tertinggal.

Pemerintah juga melibatkan filantropi dan organisasi internasional seperti UNDP untuk pendanaan. Hingga 2023, 40% target SDGs goals telah tercapai, terutama di bidang infrastruktur dan kesehatan.

Peran Pemerintah dalam Implementasi SDGs

Pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator. Melalui Dana Desa, Rp 70 triliun dialokasikan untuk proyek sanitasi, pendidikan, dan energi terbarukan di 74.957 desa pada 2023.

Regulasi seperti UU Cipta Kerja menyederhanakan perizinan proyek ramah lingkungan. Namun, koordinasi antarlembaga masih lemah, menyebabkan tumpang tindih program di beberapa daerah.

Pemerintah juga aktif dalam diplomasi global, seperti forum G20 dan ASEAN, untuk memperkuat komitmen pendanaan dan transfer teknologi.

Peran Swasta dalam Mendorong Tercapainya Tujuan SDGs

Sektor swasta berkontribusi melalui CSR (Corporate Social Responsibility) dan investasi hijau. Contohnya, PT Unilever Indonesia mengurangi 60% emisi karbon pabriknya sejak 2015.

Startup seperti Waste4Change mengubah sampah menjadi energi, mendukung tujuan SDGs ke-12 (konsumsi berkelanjutan). Tantangan utama adalah kurangnya insentif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi dalam proyek SDGs.

Kolaborasi dengan BUMN, seperti PT Pertamina Geothermal Energy, mempercepat pengembangan energi bersih. Hingga 2023, investasi swasta di sektor energi terbarukan mencapai Rp 120 triliun.

Peran Masyarakat dalam Mendukung Pemerintah Mencapai Target SDGs

Masyarakat berperan melalui gerakan seperti Bank Sampah (12.000 unit pada 2023) dan kampanye Diet Kantong Plastik. Partisipasi dalam program Gotong Royong Sanitasi meningkatkan akses toilet layak di 5.000 desa.

Edukasi via media sosial juga efektif. Akun @SDGsIndonesia di Instagram memiliki 1,2 juta pengikut yang aktif menyebarkan informasi tentang pembangunan berkelanjutan.

Kelompok pemuda seperti Indonesia Youth SDGs Network menjadi agen perubahan dengan menyelenggarakan 500 workshop tahunan tentang kesadaran lingkungan.

Tantangan Dalam Mencapai Tujuan SDGs

Tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, koordinasi multisektor, dan kesenjangan data. Hanya 30% daerah memiliki sistem pemantauan SDGs real-time pada 2023.

Perubahan iklim memperparah kerentanan pangan dan air, sementara pandemi memperlambat capaian pendidikan dan kesehatan. Selain itu, rendahnya kesadaran publik membuat partisipasi masyarakat belum optimal.

Tantangan Pembiayaan dan Infrastruktur

Kebutuhan dana untuk SDGs Indonesia mencapai Rp 5.000 triliun hingga 2030, tetapi APBN hanya mencakup 30%. Pemerintah mengandalkan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk infrastruktur sanitasi dan energi.

Pembangunan infrastktur di Papua dan Kepulauan Mentawai masih terhambat geografi. Hanya 40% jalan di Papua beraspal pada 2023, menghambat distribusi logistik kesehatan dan pendidikan.

Tantangan Koordinasi dan Kebijakan

Tumpang tindih program antara kementerian sering terjadi. Misalnya, 5 kementerian berbeda mengurusi program pengentasan kemiskinan tanpa sinkronisasi data.

Peraturan daerah yang tidak selaras dengan target nasional juga memperlambat progres. Hanya 60% RAD SDGs di tingkat provinsi yang sesuai dengan RAN SDGs.

Tantangan Sosial dan Budaya

Praktik child marriage (pernikahan dini) masih tinggi di NTB dan Sulawesi Barat, menghambat tujuan pendidikan dan kesetaraan gender. Budaya patriarki membatasi partisipasi perempuan di ruang publik.

Resistensi masyarakat terhadap teknologi baru, seperti biogas dan toilet kompos, juga menghambat adopsi solusi berkelanjutan.

SDGs bukan sekadar agenda global, tetapi peta jalan menuju masa depan yang lebih adil dan lestari. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia memerlukan komitmen semua pihak, dari level kebijakan hingga aksi masyarakat.

Meski capaian signifikan telah diraih, tantangan seperti anggaran terbatas dan kesadaran publik masih menghantui. Kolaborasi inovatif antara pemerintah, swasta, dan komunitas menjadi kunci percepatan tujuan SDGs.

Ke depan, integrasi teknologi dan data real-time dapat meningkatkan akuntabilitas program. SDGs Indonesia harus terus disosialisasikan agar menjadi gerakan kolektif, bukan hanya tugas pemerintah.

Dengan sinergi kuat, Indonesia berpotensi menjadi contoh sukses implementasi 17 SDGs—membuktikan bahwa pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan.